Koresponden – Dalam menimbang sebuah catatan yang bisa ditetapkan dan bisa pula diubah berdasarkan kehendak dan kestabilan suatu tempat, pada dasarnya itu sangat diperlukan bahkan harus menyesuaikan menurut situasi dan kondisi. Tetapi ada kala perubahan tersebut membuat beberapa pihak terjatuh dalam kesusahan dan tertimpa dalam penindasan yang tidak menyadari.
Thailand merupakan negara yang menganut sistem demokrasi melalui pemerintahan monarki konstitusi, namun realitas dalam penerapan ia tidak searah dengan sistem tersebut. Pada kaca mata rakyat, mereka menganut sistem monarki absolut karena setiap pelaksanaan raja tidak pernah bersalah.
Demikian juga, apabila terjadinya konflik di selatan Thailand, secara langsung mengambil kebijakan dalam menentukan dan membentuk kembali undang-undang negara agar tetap berada dalam pengamanan dan kesejahteraan.
Setelah meresmikan penetapan Undang-undang secara tertulis, perubahan konstitusi dan politik memainkan peranan penting, pemerintah Thailand menetapkan Daerah Operasi Militer (DOM) bagi wilayah selatan Thailand khususnya, maka yang menjadi mangsa adalah masyarakat setempat secara khusus. Penetapan DOM tersebut sangat tidak memuaskan bagi masyarakat Patani karena secera total hidup warga dibatasi oleh Undang-undang daerah tersebut.
Sebagai pembentukan DOM tersebut, memberi hak dan wewenang bagi militer secara keseluruhan dalam mengoperasi dan penangkapan warga setempat. Mereka meletakkan pangkalan sebagai markas dalam menjaga keselamatan di tempat umum seperti sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
Melihat perbuatan seperti itu, menurut undang-undang internasional itu sangat melanggarkan, bahkan harus dicabut dengan segera, tetapi semua itu tidak dapat menyelesaikan karena alasan yang diangkat oleh pemerintah Thailand adalah untuk menjaga keselamatan dan kestabilan negara dan segala konflik yang terjadi di selatan Thailand itu adalah prihal internal.
Oleh itu, penegakan suatu undang-undang tidak akan ditegakkan jika pemerintah Thailand mengutamakan keinginan peribadi daripada kemakmuran masyarakat.
Rep: Aceh
Editor: Jember
About The Author
