Patani Seharusnya Bukan Konflik Internal

Patani Koresponden -Telah berulang kali peristiwa yang terjadi di Patani (Selatan Thailand). Berbagai peristiwa yang dilakukan oleh pemerintah, berbagai tahapan dan bahkan seluruh lapisan masyarakat Patani tak dapat hindari dari tindakan tirani aparatur negara Thailand. 

Setelah Patani dianeksasi Thailand secara resmi pada 1909 M. Thailand langsung menentukan kebijakan yang amat kejam untuk menghapuskan identitas bangsa Melayu Islam di Patani melalui penerapan program asimilasi dan politik balas budi.

Peristiwa konflik yang terjadi di Patani, Thailand selalu mendakwa bahwa itu hanya konflik internal saja bukan antar dua etnis yang berbeda. Namun apabila meneliti dari sudut pandang sejarah, Thailand memang berupaya menguasai wilayah Patani untuk memeras sumber daya alam.

Usai perang dunia kedua, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengumumkan bahwa setiap negara yang dijajah harus dibebaskan, tetapi Thailand segera mengambil sikap dan kebijakan agar bangsa melayu Patani kekal di dalam wilayah kekuasaannya. 

Thailand mendakwa bahwa kejadian di Patani adalah permasalahan internal negaranya yang bisa diselesaikan kapan saja. Alasan ini sengaja untuk menutupi agar isu kemanusiaan di Patani tidak dibahas di pentas Internasional.

Hari ini dunia sudah mulai memperhatikan isu kemanusiaan di Patani, karena masyarakat Patani menyadari bahwa duta bangsa sangat dibutuhkan untuk bergerak menyampaikan hakikat yang berlaku di Patani.

Peran kedutaan tersebut, dunia mulai mengetahui secara beransur-ansur tentang kezaliman dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand atas bangsa Melayu Islam Patani. 

Maka, Konflik internal hanya dakwaan sepihak saja, kasus pelanggaran hak asasi manusia terus terang berlakunya di Patani dan konflik ini harus diselesaikan dengan cepat. Sebuah kehebatan itu berada dalam kesatuan, apabila integritas bangsa Melayu dapat dipertahankan maka dukungan dan kekuatan pasti terwujud.

Editor. Aceh

About The Author

Direktorat AKPPI

See author's posts