Patani – Majelis masyarakat sipil untuk perdamaian di Patani atau Civil Society Assembly for Peace (CAP) mengajukan surat kepada Ketua Komisi Militer untuk segera berhenti tindakan intimidasi terhadap para aktivis di Thailand Selatan. (07/09/22).
Seperti dilansir di halaman facebook, Civil Society Assembly for Peace. Bedasarkan acara penyambutan Melayu Raya 2022 di Pantai Teluban, Pattani, pada 4 Mei 2022 lalu. Setidaknya dihadiri para pemuda tak kurang dari 15,000 orang untuk berkumpul meriahkan dengan melengkapi seragam tradisi Melayu.
Acara berkumpul tersebut mengangkat tema “Pemuda Harapan Kedamaian” dengan tujuan mewujudkan kesadaran dan mendorong untuk memakai pakaian yang menjadi ciri khas budaya daerah, mementingkan hari kebesaran Islam, dan kemudian sadar akan peran dan tugas dalam mendorong perdamaian yang hakiki.
Acara Melayu Raya 2022 mendominasi di beberapa platform media sosial, sehingga tidak sesikit dari netizen memberi tanggapan positif, namun pemerintah memandang sebaliknya, seperti jumlah para pemuda yang hadir, aparat menduga melebihi 20,000 orang, begitu juga media arus utama melaporkan cenderung kepada stigmatisasi terkait urusan pertahanan.
Pada 17/05/22. Ada panggilan dari aparat pertahanan, bagian dari Internal Security Operations Command (ISOC 4) untuk memberikan pemahaman kepada 5 orang aktivis CAP antaranya, Muhammad Aladi Dengni (Presiden CAP), Hasan Yamadibu (Wakil), Syarif Sa-i, Ma’yu Chena, dan Anas Phongprasert di Hotel CS, Pattani.
Mengikuti panggilan aparat, 5 aktivis dapat menerangkan tujuan dari acara Melayu Raya 2022, namun pihak negara masih khawatir terhadap bentuk pengumpulan pemuda di Pantai teluban seakan aksi terindokterinasi, kemudian juga tersebar rumor tentang upaya aparatur menjerat hukum bagi para pemimpin aksi.
Kegiatan yang mencerminkan keunikan tradisi daerah harus didorong, seperti pada undang-undang Thailand terdapat ayat yang mengatakan “Setiap individu itu sama di mata hukum, mempunyai hak dan kebebasan serta dilindungi dengan setara baik laki-laki maupun perempuan, tindakan sewenang-wenang yang didasari perbedaan tempat kelahiran, keturunan, bahasa, gender, usia, kecacatan tubuh atau kesehatan, status individu baik ekonomi atau sosial, keyakinan terhadap agama atau melalui pendidikan/pelatihan atau gagasan politik yang sekali pun tidak bercanggah dengan ketentuan undang-undang atau dengan sebab lainnya, tidak dapat dilakukan”
Pihak Majelis masyarakat sipil untuk perdamaian di Patani, Civil Society Assembly for Peace (CAP) mengajukan seperti berikut.
- Berhenti tindakan intimidasi perwakilan atau panitia penyelenggara acara Melayu Raya 2022, karena acara pengumpulan pemuda berkostum Melayu merupakan bentuk penampilan ciri khas daerah dan sebagai budaya lokal di Wilayah ujung Selatan Thailand, justru sebagai hak mendasar yang terkandung dalam perlembagaan serta dapat menjawab terhadap persoalan penyelesaian konflik di Thailand Selatan sesuai dengan kebijakan, dimana mengutamakan multi kultural.
- Perlakuan mengancam atau mengintimidasi, dengan tekanan akan menjerat para aktivis dan para pemimpin pemuda di Thailand selatan dengan pasal, hal ini akan menunda proses penyelesaian konflik dengan metode nirkekerasan, sekali gus menutup pintu berpendapat dan mendengar suara rakyat, dan mungkin saja terdapat tawaran untuk memobilisasi proses perdamaian yang abadi dan sesuai konteks lapangan di bawah keterlibatan berbagai pihak.
- Tindakan intimidasi terhadap para aktivis akan memberi dampak negatif terhadap proses perdamian di Thailand Selatan ke depan.
About The Author
